Satuhatisumut,Com Medan–
Ketua KPU Kota Medan, Agussyah Damanik singgung pentingnya legitimasi publik di Pilkada Medan, dalam pidato pembuka debat II yang ditayangkan TVRI, Sabtu (21/11/2020) malam. Terkait ini, Calon Wali Kota Medan No Urut 2 sempat melecutkan istilah “wali kota hantu”.
“Mengapa kita terus-menerus turun ke tengah-tengah masyarakat, itu agar kita paham kebutuhan mereka, jika kelak diberi amanah memimpin. Sehingga, nantinya tidak menjadi wali kota hantu. Mengambang, di awang-awang. Ke atas tidak nyambung, ke bawah tidak di dengar,” ujar Bobby, saat beberapa waktu lalu menyahuti aspirasi warga Bumi Asri, Medan Helvetia.
Sebelumnya, warga mengeluhkan kepemimpinan terdahulu yang mereka nilai tidak mampu berkomunikasi dengan pemerintah pusat, bahkan provinsi maupun kabupaten/kota penyanggah. Sehingga, ibukota Provinsi Sumut ini tertinggal dari kota-kota di provinsi lain.
Bobby kemudian mengatakan legitimasi pemimpin produk pilkada langsung dapat diukur dari tingkat partisipasi pemilih. Fakta menunjukkan, Pilkada Medan 2015, yang menghasilkan H.T. Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution hanya diikuti sekitar 25,38% dari 1,99 juta pemilih yang terdaftar.
“Dalam kondisi begitu, legitimasi sangat rendah. Sulit kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Cakap kita tidak didengar. Jika komunikasi ke atasan tak jalan, maka jadilah wali kota hantu,” simpulnya, disambut riuh-rendah tawa warga.
Agussyah Damanik tidak segamblang itu menyampaikan bahwa Pilkada Medan 2015 menghasilkan produk yang tidak kuat legitimasi publiknya. Namun, dia berharap kontestan Pilkada 2020 ini mampu meningkatkan partisipasi pemilih dengan penjabaran program yang lugas dalam debat.
Diketahui, daftar pemilih tetap (DPT) di Pilkada Medan kali ini adalah 1,6 juta. Pandemi Covid-19 membuat banyak pihak ragu partisipasi masyarakat bisa ditingkatkan signifikan. Namun, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bobby Nasution-H. Aulia Rachman optimistis upaya mereka menyerap aspirasi warga hingga ke gang-gang kecil di Medan akan berbuah positif. Masyarakat akan menggunakan hak pilihnya 9 Desember mendatang. (Relis)